indonesiakusatu.com – MAGELANG – Kasus dugaan korupsi klaim fiktif BPJS Kesehatan senilai Rp22,19 miliar menghebohkan masyarakat Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Magelang menetapkan dua petinggi Rumah Sakit Umum (RSU) Padma Lalita, Muntilan, yang merupakan ibu dan anak kandung, sebagai tersangka.
Kedua tersangka tersebut adalah TW (74), yang menjabat sebagai Direktur RSU Padma Lalita, dan anak laki-lakinya, BM (34), yang menjabat sebagai Wakil Direktur.
Keduanya diduga terlibat dalam praktik penagihan klaim fiktif atau phantom billing kepada BPJS Kesehatan. Modus yang digunakan diduga dengan membuat dokumen pelayanan medis palsu menggunakan data masyarakat yang seolah-olah pernah berobat di rumah sakit tersebut.
Berdasarkan hasil penyidikan, praktik tersebut diduga berlangsung selama lima tahun, yakni sejak 2017 hingga 2022. Dalam periode itu, tercatat sebanyak 16.930 dokumen Surat Eligibilitas Peserta (SEP) diduga dibuat secara fiktif.
Akibat praktik tersebut, kerugian negara berdasarkan hasil pemeriksaan investigatif mencapai Rp22.194.972.800 atau sekitar Rp22,19 miliar.
Berawal dari Program Pengobatan Gratis
Kasus dugaan korupsi ini bermula pada pertengahan 2017. Saat itu, TW diduga menggagas program pengobatan gratis bagi masyarakat.
Namun, program yang seharusnya membantu warga tersebut diduga justru disalahgunakan.
Data masyarakat yang terkumpul melalui program tersebut diduga digunakan tanpa sepengetahuan pemiliknya untuk membuat rekam medis dan resume medis palsu.
TW kemudian diduga memerintahkan bawahannya untuk mengunggah Surat Eligibilitas Peserta (SEP) fiktif ke dalam aplikasi VClaim BPJS Kesehatan.
Dokumen tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar pengajuan klaim pembayaran kepada BPJS Kesehatan, baik untuk pelayanan rawat jalan maupun rawat inap.
Ironisnya, nama-nama warga yang tercantum dalam dokumen tersebut diduga tidak pernah mendapatkan pelayanan medis di RSU Padma Lalita.
Terbongkar Setelah BPJS Menemukan Kejanggalan
Praktik dugaan kecurangan tersebut mulai terungkap pada awal 2023.
Saat itu, tim verifikator BPJS Kesehatan Cabang Kabupaten Magelang menemukan sejumlah kejanggalan dalam dokumen pengajuan klaim dari RSU Padma Lalita.
Untuk memastikan kebenaran dokumen tersebut, tim verifikator kemudian melakukan pemeriksaan mendadak atau spot check langsung ke rumah sakit.
Namun, dalam pemeriksaan tersebut, pihak rumah sakit berdalih tidak ada pasien BPJS yang sedang menjalani perawatan.
Kecurigaan semakin kuat setelah BPJS melakukan pengecekan secara acak kepada sejumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang namanya tercantum dalam dokumen klaim.
Hasilnya mengejutkan. Sejumlah warga mengaku tidak pernah berobat, apalagi menjalani rawat inap di RSU Padma Lalita.
Temuan tersebut kemudian ditindaklanjuti hingga akhirnya menjadi dasar penyelidikan dan penanganan perkara oleh aparat penegak hukum.
Uang Klaim Diduga Mengalir ke Anak Direktur
Dalam proses penyidikan, kejaksaan juga mengungkap dugaan aliran dana hasil pencairan klaim fiktif tersebut.
Uang hasil klaim BPJS awalnya masuk ke rekening operasional rumah sakit. Namun, dana tersebut diduga kemudian ditarik dan diserahkan kepada BM selaku Wakil Direktur.
Menurut hasil penyidikan, uang tersebut diduga digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi BM serta membayar sejumlah utang milik TW.
Aliran dana ini menjadi salah satu bagian penting yang didalami penyidik untuk mengungkap peran masing-masing tersangka dalam perkara tersebut.
Anak Direktur Sempat Empat Kali Mangkir
Kejari Kabupaten Magelang menetapkan TW dan BM sebagai tersangka pada Selasa, 3 November 2026.
Dalam proses pemeriksaan, TW disebut bersikap kooperatif dan mengikuti tahapan pemeriksaan yang dilakukan penyidik.
Sementara itu, BM dikabarkan sempat empat kali tidak memenuhi panggilan penyidik. Hingga akhirnya, penyidik melakukan penjemputan paksa untuk meminta keterangan sebelum menetapkannya sebagai tersangka.
Setelah penetapan tersangka, keduanya langsung menjalani penahanan dan dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan.
Atas perbuatannya, kedua tersangka terancam hukuman maksimal hingga 20 tahun penjara sesuai ketentuan hukum yang disangkakan.
Publik Menanti Pengusutan Tuntas
Kasus dugaan korupsi klaim fiktif BPJS Kesehatan ini menjadi perhatian serius karena menyangkut dana jaminan kesehatan yang seharusnya digunakan untuk membiayai pelayanan medis masyarakat.
Dugaan penggunaan 16.930 dokumen SEP fiktif selama lima tahun juga memunculkan pertanyaan besar mengenai pengawasan dan proses verifikasi klaim BPJS Kesehatan.
Bagaimana ribuan dokumen yang diduga tidak sesuai dengan pelayanan sebenarnya bisa diajukan dan dicairkan? Apakah ada pihak lain yang turut membantu atau menikmati aliran dana tersebut?
Selain mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab, masyarakat juga berharap aparat penegak hukum dapat menelusuri seluruh aliran dana dan mengupayakan pengembalian kerugian negara.
Sebab, dana BPJS Kesehatan bukan sekadar angka miliaran rupiah. Di dalamnya terdapat hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.
