indonesiakusatu.com- Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi perhatian di Indonesia. Memasuki September 2026, kebakaran di sejumlah wilayah Sumatra dan Kalimantan tidak hanya menghasilkan asap pekat, tetapi juga mulai menekan aktivitas masyarakat dan berpotensi memberikan dampak ekonomi yang luas.
Karhutla sering kali dipandang sebagai persoalan lingkungan. Padahal, ketika asap menyelimuti permukiman, sekolah, kawasan industri hingga jalur transportasi, dampaknya dapat merembet ke berbagai sektor ekonomi.
Kasus Gangguan Pernapasan Melonjak
Salah satu dampak paling cepat terlihat adalah meningkatnya gangguan kesehatan.
Kementerian Kesehatan mencatat 113.336 kasus penyakit pernapasan hingga 9 September 2026, meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan 50.891 kasus pada 1 September.
Lebih dari 12,5 juta orang di tujuh provinsi juga dilaporkan terdampak paparan asap akibat kebakaran.
Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan pengeluaran masyarakat untuk pemeriksaan dan pengobatan. Di sisi lain, perusahaan juga dapat menghadapi penurunan produktivitas ketika pekerja mengalami gangguan kesehatan atau harus mengurangi aktivitas di luar ruangan.
Sekolah Terpaksa Beralih ke Pembelajaran Daring
Dampak karhutla juga dirasakan sektor pendidikan.
Di Palembang, lebih dari 250.000 siswa dari 1.030 sekolah terdampak peralihan pembelajaran ke sistem daring akibat kualitas udara yang memburuk. Secara nasional, lebih dari 1,4 juta siswa telah terdampak pembelajaran jarak jauh akibat kondisi udara yang berbahaya.
Meski pembelajaran tetap dapat dilakukan secara daring, perubahan mendadak tersebut tetap memiliki konsekuensi ekonomi. Orang tua membutuhkan biaya tambahan untuk internet dan perangkat, sementara kegiatan ekonomi di sekitar sekolah dapat ikut menurun.
Aktivitas Perdagangan dan Jasa Bisa Melambat
Ketika kualitas udara memburuk, masyarakat cenderung mengurangi aktivitas di luar rumah.
Kondisi ini dapat memengaruhi sektor perdagangan, restoran, transportasi, pariwisata, hingga usaha kecil yang bergantung pada pelanggan yang datang langsung.
Pedagang kaki lima, pengemudi transportasi, pekerja lapangan dan pelaku usaha di ruang terbuka menjadi kelompok yang paling rentan kehilangan pendapatan ketika aktivitas masyarakat menurun.
Dampaknya mungkin tidak langsung terlihat dalam data ekonomi nasional, tetapi dapat terasa cukup besar di daerah yang menjadi pusat kebakaran.
Pemerintah Harus Mengeluarkan Biaya Penanganan
Karhutla juga memberikan tekanan terhadap anggaran pemerintah.
Untuk memadamkan api, pemerintah mengerahkan personel, kendaraan, pesawat dan berbagai peralatan. Lebih dari 50 pesawat telah digunakan untuk operasi water bombing dan penyemaian awan.
Jepang juga mengirimkan tiga helikopter CH-47 Chinook dan sekitar 180 personel untuk membantu Indonesia menangani kebakaran.
Semakin lama kebakaran berlangsung, semakin besar pula biaya yang diperlukan untuk pemadaman, logistik dan penanganan masyarakat terdampak.
Kerusakan Lahan Bisa Menekan Sektor Produktif
Dampak ekonomi lainnya berasal dari rusaknya lahan dan ekosistem.
Ketika lahan perkebunan, pertanian atau kawasan produktif terbakar, kegiatan produksi dapat terganggu. Petani dan pelaku usaha dapat kehilangan sumber pendapatan, sementara proses pemulihan lahan membutuhkan waktu dan biaya.
Kerugian juga tidak berhenti ketika api padam. Kerusakan tanah, gambut dan ekosistem dapat mengurangi produktivitas lahan dalam jangka panjang.
Emisi Karbon Menambah Beban Lingkungan
Karhutla 2026 juga menghasilkan emisi dalam jumlah besar.
Data Copernicus menunjukkan kebakaran di Indonesia menghasilkan sekitar 19,7 juta ton COâ pada 1â7 September 2026, atau lebih dari sepertiga emisi kebakaran global pada periode tersebut.
Besarnya emisi memperlihatkan bahwa karhutla bukan hanya persoalan lokal. Dampaknya juga berkaitan dengan persoalan perubahan iklim dan komitmen pengurangan emisi Indonesia.
