indonesiakusatu.com – Keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuai sorotan. Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk hak asasi manusia di wilayah Palestina, Francesca Albanese, mendesak pemerintah Indonesia mempertimbangkan kembali keanggotaannya dalam badan tersebut.
Albanese menilai Board of Peace berpotensi menjadi mekanisme yang tidak adil bagi rakyat Palestina. Pasalnya, badan yang dibentuk untuk mengawasi stabilisasi dan proses rekonstruksi Gaza itu dinilai memiliki pengaruh besar dari Amerika Serikat dan Israel, sementara rakyat Palestina tidak memiliki keterwakilan yang memadai dalam menentukan masa depan wilayah mereka sendiri.
Menurut Albanese, keterlibatan Indonesia justru berisiko memberikan legitimasi terhadap mekanisme yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan rakyat Palestina.
Mengapa Indonesia Didesak Keluar?
Ada sejumlah alasan yang mendasari desakan tersebut.
Pertama, dikhawatirkan melegitimasi mekanisme yang tidak adil.
Albanese menilai keterlibatan Indonesia dapat membuat sistem pengelolaan Gaza yang dianggap sepihak menjadi terlihat sah di mata internasional. Padahal, rakyat Palestina seharusnya memiliki hak utama untuk menentukan masa depan tanah air mereka sendiri.
Kedua, berpotensi mengganggu konsistensi diplomasi Indonesia.
Selama ini, Indonesia dikenal konsisten mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak segala bentuk penjajahan. Karena itu, keterlibatan dalam forum yang dinilai terlalu dipengaruhi kepentingan Amerika Serikat dan Israel dikhawatirkan menimbulkan kontradiksi dalam politik luar negeri Indonesia.
Ketiga, Indonesia didorong memperkuat jalur hukum internasional.
Albanese juga mendorong Indonesia memperkuat kerja sama dengan kelompok negara yang memperjuangkan penegakan hukum internasional terhadap Israel, termasuk melalui Hague Group yang melibatkan negara-negara seperti Afrika Selatan dan Malaysia.
Langkah tersebut dinilai dapat menjadi jalur alternatif untuk memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina melalui mekanisme hukum internasional.
Bagaimana Sikap Pemerintah Indonesia?
Di tengah munculnya desakan tersebut, pemerintah Indonesia menegaskan bahwa keikutsertaan dalam Board of Peace sejak awal memiliki tujuan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat Palestina.
Indonesia ingin memastikan bahwa proses perdamaian dan pembangunan kembali Gaza tidak mengabaikan hak serta aspirasi masyarakat Palestina.
Namun, perkembangan situasi di Timur Tengah membuat pemerintah memilih bersikap hati-hati.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, menyampaikan bahwa pembahasan mengenai Board of Peace untuk sementara ditangguhkan. Pemerintah juga menunda rencana pengiriman sekitar 8.000 personel Pasukan Stabilisasi Internasional atau International Stabilization Force (ISF) ke Gaza.
Penundaan tersebut dilakukan untuk mencermati perkembangan situasi dan memastikan setiap langkah Indonesia tetap sesuai dengan kepentingan nasional serta komitmen terhadap Palestina.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya juga menegaskan bahwa Indonesia tidak akan ragu keluar dari Board of Peace apabila keberadaan badan tersebut terbukti tidak memberikan manfaat nyata bagi rakyat Palestina.
Indonesia di Persimpangan Diplomasi
Persoalan Board of Peace menempatkan Indonesia pada posisi diplomatik yang tidak mudah.
Di satu sisi, keikutsertaan dalam forum tersebut dapat menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk ikut memengaruhi proses perdamaian dan rekonstruksi Gaza dari dalam.
Namun, di sisi lain, Indonesia harus memastikan bahwa keterlibatannya tidak justru memberikan legitimasi terhadap kebijakan yang mengabaikan hak-hak rakyat Palestina.
Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap keputusan terkait Board of Peace benar-benar sejalan dengan amanat konstitusi, khususnya prinsip menentang penjajahan dan mendukung kemerdekaan bangsa-bangsa.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan misi perdamaian bukan sekadar terbentuknya sebuah badan internasional atau berakhirnya konflik bersenjata. Perdamaian sejati harus menjamin hak rakyat Palestina untuk hidup merdeka, berdaulat, dan menentukan masa depan negaranya sendiri.
