INDONESIAKUSATU.COM — Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I) menilai, wajib pajak (WP) di Sumatra Utara paling patuh setiap ada program pemerintah.
“Mulai dari Sunset Policy, PMK 91, Tax Amnesty, dan Program Pengungkapan Sukarela ( PPS),” ujar Ketua AKP2I Pengda Sumatra Utara, Drs Saragi Tua Simarmata SE Ak MM BKP kepada pers, Senin (27/6/2022).
Dia memperkirakan masih banyak WP yang antusias ikut PPS ini padahal waktunya hanya tinggal tiga hari lagi. “Itu sebabnya, ada baiknya Pemerintah memperpanjang PPS ini sampai dengan 31 Juli 2022,” ujar Saragi yang juga pimpinan Dwibhakti Consultant ini.
PPS ini diakui Saragi sifatnya terbatas, cuma 1 Januari hingga 30 Juni 2022. PPS memberi kesempatan kepada WP untuk mengungkapkan secara sukarela kewajiban perpajakannya sebagai warga negara.
“Namun, alangkah baiknya apabila pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan RI memperpanjang waktu PPS hingga per 30 Juli 2022 agar WP memiliki kesempatan satu bulan ke depan bagi yang belum melaporkan kewajibannya kepada negara. Karena kami lihat antusiasme WP di Sumatra Utara dalam mengikuti PPS cukup tinggi,” paparnya.
Diakuinya, DJP memang tidak menargetkan jumlah penerimaan negara yang masuk melalui pelaksanaan PPS. Soalnya yang paling penting kepatuhan WP secara sukarela.
“AKP2I sebagai mitra strategis DJP selain memberi pelayanan prima kepada WP juga berharap kepada Pemerintah kiranya dapat memperpanjang PPS selama satu bulan lagi atau hingga 30 Juli 2022,” kata Saragi.
 menilai, wajib pajak (WP) di Sumatra Utara paling patuh setiap ada program pemerintah.){kind=link}