indonesiakusatu – JAKARTA – Akuisisi perusahaan tidak hanya berkaitan dengan nilai transaksi dan strategi bisnis, tetapi juga menyangkut konsekuensi perpajakan yang perlu diperhitungkan sejak awal. Salah satu keputusan penting dalam proses akuisisi adalah menentukan bentuk imbalan atau consideration, apakah menggunakan uang tunai (cash consideration) atau saham (stock consideration).
Kedua skema tersebut memiliki karakteristik berbeda, baik dari sisi pendanaan, struktur kepemilikan, maupun potensi kewajiban pajak bagi pihak yang terlibat. Karena itu, perusahaan perlu melakukan analisis menyeluruh sebelum menyepakati struktur transaksi.
Cash Consideration: Transaksi Tunai dan Potensi Pajaknya
Dalam skema cash consideration, perusahaan pengakuisisi membayar harga pembelian menggunakan uang tunai kepada pemegang saham atau pemilik perusahaan target.
Skema ini memberikan kepastian nilai pembayaran bagi penjual dan tidak secara langsung menyebabkan dilusi kepemilikan pemegang saham perusahaan pembeli. Namun, perusahaan pengakuisisi perlu mempertimbangkan kebutuhan likuiditas, sumber pendanaan, serta biaya pembiayaan apabila transaksi menggunakan pinjaman.
Dari sisi pajak, penjualan saham dapat menimbulkan konsekuensi Pajak Penghasilan (PPh) bagi pihak penjual. Perlakuannya bergantung pada status penjual, jenis saham, serta karakteristik transaksi. Untuk saham yang diperdagangkan di bursa, misalnya, terdapat ketentuan PPh final atas transaksi penjualan saham sesuai peraturan yang berlaku.
Dengan demikian, pembayaran tunai tidak otomatis membuat seluruh transaksi dikenai pajak dengan perlakuan yang sama. Analisis harus dilakukan berdasarkan struktur transaksi dan ketentuan perpajakan yang relevan.
Stock Consideration: Membayar Akuisisi dengan Saham
Berbeda dengan pembayaran tunai, stock consideration memungkinkan perusahaan pengakuisisi memberikan sahamnya kepada pemegang saham perusahaan target sebagai imbalan atas transaksi akuisisi.
Skema ini dapat membantu mengurangi kebutuhan kas dan memungkinkan pemegang saham perusahaan target tetap memiliki kepentingan ekonomi dalam bisnis gabungan. Namun, penerbitan saham baru berpotensi mengubah persentase kepemilikan dan hak suara pemegang saham lama.
Dari perspektif perpajakan, pembayaran menggunakan saham tidak serta-merta membuat transaksi bebas pajak. Konsekuensinya bergantung pada bentuk hukum transaksi, apakah terjadi pengalihan saham atau aset, status para pihak, serta ketentuan khusus yang mungkin berlaku.
Oleh karena itu, perusahaan perlu menilai apakah transaksi merupakan jual beli saham biasa, pertukaran saham, atau bagian dari restrukturisasi usaha yang memenuhi persyaratan fasilitas perpajakan tertentu.
Penggunaan Nilai Buku Tidak Otomatis Bebas Pajak
Dalam konteks Indonesia, pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha pada prinsipnya menggunakan nilai pasar, kecuali terdapat ketentuan yang memperbolehkan penggunaan nilai buku.
Direktorat Jenderal Pajak menjelaskan bahwa penggunaan nilai buku untuk transaksi yang memenuhi ketentuan memerlukan persetujuan DJP dan pemenuhan persyaratan, termasuk tujuan bisnis (business purpose test) serta dokumen pendukung yang dipersyaratkan.
Fasilitas tersebut tidak berlaku otomatis hanya karena pembayaran dilakukan menggunakan saham. Perusahaan perlu memastikan bahwa jenis transaksi dan struktur restrukturisasinya memenuhi ketentuan yang berlaku.
Apa Saja yang Perlu Diperiksa Sebelum Memilih Skema?
Sebelum menentukan bentuk imbalan dalam akuisisi, perusahaan sebaiknya melakukan beberapa langkah berikut:
- Mengidentifikasi objek transaksi, apakah berupa saham perusahaan target atau aset dan kewajiban usaha.
- Memetakan kewajiban pajak para pihak, termasuk potensi PPh atas pengalihan saham atau aset.
- Menganalisis dampak keuangan, seperti kebutuhan kas, pembiayaan, dilusi kepemilikan, dan valuasi saham.
- Memeriksa kelayakan fasilitas perpajakan, termasuk kemungkinan penggunaan nilai buku apabila transaksi memenuhi persyaratan.
- Melakukan uji tuntas pajak (tax due diligence) untuk mengidentifikasi kewajiban pajak masa lalu, potensi sengketa, dan risiko kepatuhan perusahaan target.
Langkah-langkah tersebut membantu perusahaan memahami biaya transaksi secara lebih menyeluruh, bukan hanya berdasarkan nilai akuisisi yang tercantum dalam perjanjian.
