indonesiakusatu.com – Pemerintah daerah di sejumlah wilayah telah menerbitkan peraturan baru yang menaikkan Pajak Air Tanah dengan persentase yang sangat besar. Di Kabupaten Bogor, tarif melonjak dari Rp1.500 per meter kubik menjadi Rp3.300 per meter kubik — naik sebesar 120%. Di Kota Bandung, kenaikan bahkan mencapai 250%, sementara di daerah lain seperti Banyuwangi, kenaikan tarif bisa menyentuh 300%.
Kenaikan ini tertuang dalam peraturan bupati dan wali kota setempat, yang tujuannya sebenarnya untuk pengendalian penggunaan air tanah guna menjaga kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan pendapatan daerah. Namun, cara pemberlakuan yang mendadak dan angkanya yang sangat besar justru membuat pelaku usaha kaget dan kewalahan.
Dampak kenaikan pajak ini langsung terasa pada biaya produksi perusahaan. Sektor-sektor yang sangat bergantung pada air tanah — seperti industri pengolahan pangan, air minum dalam kemasan, hotel dan restoran, serta jasa pencucian — menjadi pihak yang paling terdampak.
Peningkatan biaya terjadi di saat yang tidak tepat. Harga bahan baku terus naik, upah tenaga kerja mengalami penyesuaian, dan daya beli masyarakat masih belum pulih sepenuhnya. Dengan marjin keuntungan yang sudah menipis, tambahan beban pajak yang melonjak tajam menyulitkan pelaku usaha untuk menyerap sendiri biaya tersebut tanpa menimbulkan dampak lain.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral juga mengakui kekhawatiran tersebut dan menyatakan bahwa jika kegiatan industri terganggu karena beban biaya yang terlalu berat, kemungkinan besar akan terjadi pemutusan hubungan kerja di perusahaan-perusahaan yang bersangkutan.
Sektor perhotelan dan restoran pun ikut menyuarakan kekhawatiran. Tingkat hunian hotel yang masih rendah membuat kemampuan menanggung beban biaya tambahan menjadi sangat terbatas. Begitu pula dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang umumnya memiliki ketahanan keuangan paling lemah dan paling rentan gulung tikar akibat kebijakan ini.
Solusi yang paling diharapkan saat ini adalah penyesuaian kenaikan tarif yang wajar, dilakukan secara bertahap, serta disertai masa transisi yang memadai. Dengan begitu, tujuan kebijakan dapat tercapai tanpa mengorbankan keberlangsungan usaha dan kesejahteraan para pekerja.
