indonesiakusatu.com – JAKARTA, 1 September 2026 — Pemerintah memperkuat upaya meningkatkan penerimaan negara dengan menutup celah kebocoran pajak dan meningkatkan efektivitas pemungutan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah akan lebih aktif mengawasi wajib pajak serta mengejar potensi penerimaan yang selama ini belum masuk ke kas negara.
Langkah tersebut menjadi perhatian pemerintah seiring dengan penyusunan target penerimaan perpajakan 2027. Pemerintah merancang target penerimaan pajak sebesar Rp2.591,4 triliun, atau meningkat sekitar 12,14 persen dibandingkan outlook tahun 2026 sebesar Rp2.310,8 triliun.
Purbaya mengatakan peningkatan efisiensi dalam pengumpulan pajak dan bea cukai menjadi salah satu kunci untuk mencapai target tersebut. Pemerintah ingin memastikan tidak terdapat kebocoran penerimaan dalam proses pemungutan pajak.
40 Perusahaan Baja Masuk Daftar Pemeriksaan
Salah satu sektor yang menjadi perhatian pemerintah adalah industri baja. Kementerian Keuangan telah memiliki daftar sekitar 40 perusahaan baja yang diduga perlu diperiksa terkait pemenuhan kewajiban perpajakannya.
Dari puluhan perusahaan tersebut, baru satu perusahaan yang telah diperiksa. Berdasarkan pemeriksaan awal, pemerintah memperkirakan terdapat potensi penerimaan negara yang cukup besar. Nilainya diperkirakan mencapai sekitar Rp4 triliun hingga Rp5 triliun.
Potensi tersebut dapat berasal dari sejumlah kewajiban perpajakan, termasuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta kewajiban terkait bea masuk impor.
Namun, angka tersebut masih merupakan potensi penerimaan dan bukan berarti seluruhnya sudah menjadi penerimaan negara. Pemerintah masih harus melakukan pemeriksaan dan penagihan sesuai ketentuan perpajakan.
Pemeriksaan dan Penagihan Akan Diperkuat
Selain melakukan pemeriksaan, pemerintah juga berencana meningkatkan penagihan kepada wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya. Laporan masyarakat mengenai perusahaan yang diduga tidak memenuhi kewajiban pajak juga akan ditindaklanjuti.
Pemerintah sebelumnya menyatakan tidak menjadikan kenaikan tarif pajak sebagai satu-satunya cara untuk meningkatkan penerimaan. Sebaliknya, pemerintah ingin memperluas basis penerimaan, meningkatkan kepatuhan, serta mengurangi praktik manipulasi dan kebocoran pajak.
Menjaga Penerimaan Sekaligus Kepatuhan
Upaya menutup kebocoran pajak dinilai penting karena penerimaan perpajakan merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara. Dengan pengawasan yang lebih efektif, pemerintah berharap wajib pajak membayar sesuai kewajiban dan potensi penerimaan yang selama ini belum tergali dapat masuk ke kas negara.
Di sisi lain, proses pemeriksaan tetap perlu dilakukan secara profesional dan berdasarkan data serta ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, upaya meningkatkan penerimaan negara dapat berjalan seiring dengan kepastian hukum dan kepercayaan wajib pajak.
