indonesiakusatu.com — Ketentuan Pasal 50A dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 menjadi perhatian publik setelah muncul kritik bahwa pasal tersebut berpotensi menimbulkan perlakuan yang tidak adil terhadap kelompok tertentu. Persoalan ini memunculkan pertanyaan penting mengenai sejauh mana suatu aturan hukum telah sesuai dengan prinsip persamaan di hadapan hukum.
Dalam sistem hukum Indonesia, setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh perlakuan yang sama dan adil. Prinsip tersebut sejalan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin pengakuan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Sejumlah kalangan menilai bahwa penerapan Pasal 50A perlu dikaji secara kritis. Jika suatu ketentuan memberikan perbedaan perlakuan tanpa alasan yang objektif, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka aturan tersebut berpotensi menimbulkan diskriminasi hukum.
Diskriminasi dalam hukum tidak hanya terjadi ketika aturan secara langsung membedakan seseorang. Diskriminasi juga dapat muncul apabila suatu aturan terlihat netral, tetapi dalam praktiknya justru memberikan dampak yang tidak seimbang kepada kelompok tertentu. Karena itu, pembentukan dan penerapan hukum harus selalu memperhatikan prinsip keadilan substantif.
Para pemerhati hukum menekankan bahwa negara tidak boleh menjadikan hukum sebagai alat yang menciptakan ketidakadilan. Sebaliknya, hukum harus memberikan perlindungan yang setara serta menjamin hak setiap warga negara tanpa perlakuan yang sewenang-wenang.
Apabila terdapat dugaan bahwa Pasal 50A bertentangan dengan UUD 1945, masyarakat yang memiliki kedudukan hukum dapat menempuh mekanisme pengujian undang-undang sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Pengujian tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga agar setiap undang-undang tetap berada dalam koridor konstitusi.
Perdebatan mengenai Pasal 50A pada akhirnya menjadi refleksi penting tentang keadilan konstitusional di Indonesia. Sebuah negara hukum tidak cukup hanya memiliki banyak peraturan. Setiap aturan juga harus menjunjung persamaan, keadilan, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap hak warga negara.
Hukum yang baik bukan hanya hukum yang berlaku, tetapi juga hukum yang mampu memberikan keadilan bagi semua.
