Indonesiakusatu.com – Rumor mengenai rencana pengunduran diri Menteri Keuangan Sri Mulyani dari Kabinet Merah Putih setelah Lebaran akhirnya terjawab. Ternyata, kabar tersebut tidak benar. Menariknya, klarifikasi dari Sri Mulyani ini disampaikan bersamaan dengan turunnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).
Sri Mulyani menegaskan bahwa dirinya tetap berkomitmen menjalankan tugas negara, terutama dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Untuk menegaskan rumor mengenai posisi menkeu, posisi saya sampai sekarang tetap fokus menjaga tugas negara dan kepercayaan presiden untuk mengelola APBN dan keuangan negara secara profesional,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Selasa (18/3/2025).
Ia juga menegaskan bahwa seluruh jajaran Kementerian Keuangan memiliki tanggung jawab menjaga keuangan negara sebagai instrumen penting untuk mencapai tujuan pembangunan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dan menjaga kepercayaan publik. “Saya tegaskan, saya ada di sini, berdiri dan tidak mundur,” tegas Sri Mulyani.
Di kesempatan lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membantah isu yang menyebut dirinya dan Sri Mulyani akan mengundurkan diri dari Kabinet Merah Putih. Pernyataan ini disampaikannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, sebelum menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dan para pejabat terkait.
“Jadi, pertama saya tetap bekerja. Konsentrasi bekerja dan tidak ada rencana mundur,” ujar Airlangga ketika ditanya mengenai isu tersebut.
Ia kembali menegaskan bahwa dirinya akan tetap menjalankan tanggung jawab tanpa ada niatan mundur dengan alasan apa pun.
Airlangga juga menyampaikan bahwa Sri Mulyani masih melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya. “Saya sudah komunikasi tadi siang, Ibu Sri Mulyani juga sedang bekerja penuh. Jadi itu hoaks. Jadi, kabar tersebut tidak benar,” tambahnya.
Ia juga menyebutkan bahwa dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (18/3/2025), dibahas mengenai perkembangan ekonomi dan rencana pengembangan kawasan ekonomi khusus. “Pemerintahan tetap berjalan sesuai agenda tanpa ada perubahan di jajaran menteri terkait isu yang beredar,” tutupnya.
