Indonesiakusatu.com – Sri Mulyani, Menteri Keuangan membuka suara dan mengingatkan para pelaku profesi keuangan terhadap besarnya peranan mereka dalam menciptakan krisis keuangan secara global. Hal ini berdasarkan pengalamannya saat krisis keuangan 1997-1998 dan 2008.
Menurutnya, para pelaku profesi itu yang mencakup akuntan, aktuaris, appraisal, konsultan pajak, hingga konsultan kepabeanan sangat signifikan dalam membuat penilaian terhadap kondisi ekonomi. Jika assement yang dibuat itu keliru, maka sudah pasti malapetaka ekonomi terjadi.
“Krisis keuangan, perbankan di Indonesia dan Asia Tenggara, krisis keuangan dunia 2008-2009, suanya berawal dari profesi keuangan,” kata Sri Mulyani dalam acara Profesi Keuangan Expo 2023 di Gedung Dhanapala, Jakarta, Selasa (25/7/2023).
Sri Mulyani mengakui, hal ini dia sampaikan dalam perspektif dirinya sebagai ekonom, bukan seorang akuntan dan sejenisnya. Namun, dia menilai akuntan juga selalu melihat kondisi krisis terjadi akibat neraca keuangan yang kacau, maka analisis dari neraca itu penting dilakukan secara kredibel dan profesional.
Oleh sebab itu, secara keseluruhan dia menekankan, profesi keuangan menjadi faktor penentu terhadap kondisi ekonomi jatuh ke jurang krisis atau tidak. Namun, kerap kali, mereka jarang terekspos ke publik ketika krisis sudah terjadi. Sri Mulyani mengaku menteri keuangan yang malah sering disalahkan publik ketika terjadi krisis.
“Waktu krisis terjadi asuransi yang bertumbangan emangnya pernah yang ditanya profesi akuntan atau aktuaris, enggak kan? Yang dimarahi menteri keuangan sih sering, yang cuci piring, yang sering lebih menonjol adalah bagaimana menyelesaikan,” tuturnya.
Padahal konsekuensi dari hasil analisis atau assement mereka memiliki konsekuensi yang signifikan terhadap aset atau harta masyarakat. Baik itu aset para pensiunan dan asuransi yang tiba-tiba ambles, hingga negara yang harus menggunakan dana publik untuk menyelamatkan keuangan industri keuangan.
“Konsekuensinya ada masyarakat yang kehilangan hartanya, entah pensioner, entah insurer, ada negara yang harus ambil dana publik untuk bailout, ada pihak yang betul-betul harus tanggung kerugian besar, ada segelintir yang nikmati di situlah letak keadilan dan ketidakadilan,” tegas Sri Mulyani.
Maka dari itu, ia berharap, para pelaku profesi keuangan di Indonesia harus betul-betul menanamkan prinsip kerja profesional, integritas, hingga kompetensi. Mereka juga tidak boleh hanya fokus cerdas dalam membuat perhitungan dan perencanaan melainkan juga harus memahami keadaan ekonomi secara luas.
Ini menurutnya penting dalam menyajikan sebuah assessment dalam bentuk sebuah informasi untuk pengambilan keputusan. Maka, mereka harus bisa juga memahami secara keseluruhan segala bentuk risiko ke depan seperti krisis akibat pandemi dan perubahan iklim, serta belajar dari krisis sebelumnya.
“Jadi mengawal itu bukan malah menjadi fasilitator, mengkondisikan dari ketidakkompetenan yang kemudian menimbulkan malapetaka besar bagi masyarakat, perorangan, dan bagi negara. Kompetensi dan integritas tidak bisa dipisahkan,” ucap Sri Mulyani.
“Karena begitu profesi keuangan itu adalah sumber masalah entah karena dia tidak kompeten itu atau dalam bahasa pergaulan, bego atau lebih kasar lagi tolol tapi memiliki predikat profesional, itu bahaya,” ungkap Sri Mulyani.
