Seminar Hybrid KADIN dan IAPI

indonesiakusatu.com – Bagaimana Mencegah Terbitnya & Menjawab Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/Atau Keterangan (SP2DK)

Seminar Hybrid KADIN dan IAPI yang dilaksanakan pada hari Kamis, 03 Juli 2025 yang hadir dalam seminar tersebut sebagai berikut :

1. Bapak Benny Soetrisno, Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Asosiasi dan Himpunan Kamar Dagang & Industri Indonesia.
2. Bapak Kamarussamad, Wakil Ketua Umum Bidang Fiskal, Moneter & Industri Keuangan Kamar Dagang & Industri Indonesia.
3. Bapak Herman Juwono, Wakil Ketua Komite Tetap Asosiasi Jasa Asuransi & Keuangan Kamar Dagang & Industri Indonesia.
4. Bapak Machfud Sidik, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat & Daerah Periode 2001-2004, Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia
5. Bapak Sempurna Bahri, Komite Perpajakan IAPI
6. Dan Bapak/Ibu peserta seminar hybrid KADIN dan IAPI yang telah hadir baik melalui zoom maupun hadir langsung pada hari ini.
7. Bapak Ajib Hamdani, Ketua Komite Tetap Perpajakan Kadin Indonesia Yang Juga Sebagai Moderator
8. Bapak Herman Juwono, Sebagai Moderator

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh/Shaloom/   Om Swastiastu/Namo  Budaya/ Salam Kebajikan/Selamat.

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat dan karunia- Nya, kita dapat berkumpul dalam kegiatan penandatanganan MOU dan Seminar kerja sama antara Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), yang diselenggarakan secara hybrid pada siang hari ini.

Bapak dan Ibu yang saya hormati, Kita semua menyadari bahwa peran profesi akuntan publik sangatlah vital dalam mendukung tata kelola perusahaan yang baik, menciptakan transparansi, serta menjaga keberlangsungan ekonomi nasional.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, akuntan publik memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam memberikan jasa asuransi maupun non-asuransi.

Kesempatan ini merupakan upaya kami untuk membina kolaborasi dan memperkuat hubungan lintas komunitas profesi, untuk meningkatkan peran dan pengakuan publik terhadap anggota kami, serta menjalin kerjasama dalam pengembangan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Dalam melaksanakan tugas audit, akuntan publik wajib memahami peraturan perpajakan dan dalam melaksanakan pemeriksaan laporan keuangan termasuk melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak yang harus di bayar oleh wajib pajak.

Dengan demikian IAPI bersama KADIN Indonesia dapat menyelenggarakan Seminar hari ini dengan tema seminar “Bagaimana Mencegah Terbitnya & Menjawab Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/Atau Keterangan (SP2DK)”.

SP2DK merupakan singkatan dari Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, yang merupakan surat untuk meminta penjelasan baik itu informasi maupun data yang telah tercantum dalam Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2015 mengenai “Pemantauan wajib pajak yang berupa penjelasan informasi maupun data sekaligus permintaan kunjungan pada wajib pajak”, yang mana dalam konteks ini adalah surat permintaan yang berfungsi untuk memberikan kesempatan pada pihak wajib pajak, supaya bisa menerapkan self assessment system yang berupa klarifikasi dan penelaahan terhadap kewajiban perpajakannya.

Dalam praktiknya, banyak Wajib Pajak yang menghadapi kendala dalam menyusun tanggapan atas SP2DK.   Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman terhadap regulasi perpajakan terbaru, ketidaksesuaian data yang disampaikan, maupun kurangnya strategi dalam menghadapi proses klarifikasi dengan otoritas pajak.

Kualitas SP2DK yang baik akan mengurangi cost of taxation kedua belah pihak, baik compliance cost dari sisi Wajib Pajak dan administrative cost dari sisi fiskus. Dengan demikian, akan tercapai mutual trust yang menghasilkan penguatan legitimasi untuk otoritas perpajakan.