Indonesiakusatu.com – Webinar implementasi Surat Edaran Dirjen Pajak No. 05/PJ/2022 yang mencabut SE-39/PJ/2015 yang diselenggarakan AKP2I Pengda Kepri, 24 Mei 2023, cukup menarik banyak diskusi dari para peserta. Webinar dibuka Ketua Umum AKP2I Dr. Suherman Saleh, yang menekankan pentingnya menilai keadilan dalam persoalan terbitnya SPD2K. Karena pajak yang dipungut memang harus bertujuan supaya ada keadilan.
Materi disampaikan Chandra Rusdinahadi sebagai Kasi Waskon KPP Pratama Batam Selatan, yang menekankan dua hal, pertama, perlunya mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, sesuai UU. Kedua, KPP akan melakukan penelitian material sebagai fungsi pengawasan terhadap WP melalui sarana SP2DK, yang tindaklanjutnya dapat dilakukan pemeriksaan maupun pemeriksaan bukti permulaan.
Pada sisi lain, Dr. Richard Burton mempertanyakan aspek hukum dari SE -39/PJ/2015 karena adanya frasa “pemeriksaan, bukper maupun penyidikan dapat dilakukan tanpa didahului adanya SP2DK2” Bagaimana mungkin jika diketahui ada data pajak, otoritas pajak sudah mengindiaksikan ada dugaan pidana, lalu dilakukan bukper dan penyidikan. Mengapa atas data tersebut tidak didahului dengan pemeriksaan biasa? Richard menambahkan SP2DK sifatnya persuasif tetapi menjadi kontradiktif ketika muncul bukper. Dari sisi hukum, itu kurang tepat.
Pembicara lain, Dr. Alessandro Rey, memaparkan kedudukan SE (Surta Edaran) dalam hierarki perundang-undangan, serta peran kuasa yang sangat membantu bahkan meringankan wajib pajak dalam mengurus pajaknya. Konsultan pajak bukanlah satu-satunya kuasa yang diatur dalam UU pajak, karena ada pihak lain juga yang diatur. Tetapi belum ada aturan Menteri Keuangannya.
Webinar berjalan lancar dengan kehadiran Bapak Maulana selaku Kepala KPP Batam yang ikut memberi sambutan. Webinar ditutup Bapak Sangap Ritonga, selaku Ketua II AKP2I Pusat, yang dengan bijak mengingatkan peserta webinar untuk bertindak pada kejujuran dalam proses pemenuhan kewajiban pajak. Dengan cara itu, penerimaan pajak akan menjadi semakin baik.
