Fiksi Hukum dalam Sistem Hukum Nasional

indonesiakusatu.com – Fiksi Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia: Analisis Reflektif

1. Makna Fiksi Hukum
   Fictie hukum adalah asas yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap mengetahui hukum sejak diundangkan, meskipun kenyataannya tidak semua orang benar-benar tahu.

Prinsip ini menciptakan “fiksi” demi kepastian hukum: sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan realitas, tetapi diterima sebagai kebenaran normatif agar hukum dapat berlaku efektif.

2. Hakikat Fiksi Hukum

• Kepastian hukum: Tanpa asas ini, hukum kehilangan daya ikat karena orang bisa beralasan “tidak tahu”.
• Efisiensi sistem hukum: Negara tidak mungkin memverifikasi pengetahuan hukum setiap warga.
• Kesetaraan: Semua orang diperlakukan sama di hadapan hukum, tanpa pengecualian.
• Instrumen negara hukum: Menjadi fondasi bahwa hukum berlaku umum, tidak diskriminatif, dan mengikat seluruh warga negara.

2. Urgensi Fiksi Hukum

• Menjamin keberlakuan hukum: Begitu diundangkan dalam Lembaran Negara, hukum otomatis mengikat
• Mencegah manipulasi: Pelaku tidak bisa bersembunyi dibalik alasan ketidaktahuan.
• Mendorong kesadaran hukum: Memaksa masyarakat untuk aktif mencari tahu aturan yang berlaku.
• Menopang demokrasi: Menjadi dasar bahwa hukum berlaku sama bagi semua warga negara.

2. Implementasi dalam Sistem Hukum Indonesia

• KUHP dan KUHAP: Setiap pasal yang diundangkan otomatis mengikat seluruh warga negara.
• Peraturan perundang-undangan: Begitu diundangkan dalam Lembaran Negara atau Berita Negara, dianggap diketahui publik.
• Praktik peradilan: Hakim menolak alasan “tidak tahu hukum” sebagai pembelaan.
• Transisi KUHAP 2025: Asas fiksi hukum menjadi dasar bahwa seluruh masyarakat dianggap tahu aturan baru sejak berlaku, meski ada masa transisi untuk sosialisasi.

Berikut contoh konkret putusan dari tingkat Pengadilan Negeri (PN) hingga Mahkamah Agung (MA) yang menolak dalil terdakwa dengan alasan tidak mengetahui hukum, sesuai asas fiksi hukum:

Contoh Putusan

1. PN Lubuklinggau No. 100/Pid.Sus-LH/2022/PN.Lbs

• Perkara: Tindak pidana lingkungan hidup;
• Dalil terdakwa: Mengaku tidak mengetahui adanya aturan yang melarang perbuatannya.
• Pertimbangan hakim: Menolak dalil tersebut karena asas fiksi hukum menganggap setiap orang sudah mengetahui hukum sejak diundangkan.

Hakim menegaskan ketidaktahuan hukum tidak dapat dijadikan alasan pemaaf.

2. MA RI melalui Direktori Putusan (contoh yurisprudensi pidana umum)

• Banyak putusan kasasi menegaskan prinsip ignorantia legis non excusat;
• Dalam perkara pidana khusus maupun umum, MA konsisten menolak alasan ketidaktahuan hukum.

Misalnya, dalam kasus tindak pidana korupsi dan narkotika, terdakwa sering beralasan tidak tahu aturan, tetapi MA menegaskan bahwa hukum berlaku umum dan tidak bisa dihindari dengan dalih ketidaktahuan.

Inti Pertimbangan Hakim

• PN: Menyatakan terdakwa tetap bersalah meski tidak tahu aturan, karena hukum dianggap diketahui semua orang.
• MA: Menguatkan putusan PN/PT dengan menolak kasasi yang mendalilkan ketidaktahuan hukum.

Catatan

• Asas fiksi hukum ini berlaku konsisten dari tingkat pertama hingga kasasi;
• Kritik akademis: asas ini sering dianggap tidak realistis karena masyarakat awam sulit mengikuti semua peraturan baru. Namun, demi kepastian hukum, pengadilan tetap menerapkannya.

Refleksi Kritis
Fictie hukum adalah pisau bermata dua. Ia menjamin kepastian hukum dan mencegah alasan manipulatif, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat yang benar-benar tidak mengetahui aturan baru, terutama di negara dengan tingkat literasi hukum rendah.

Oleh karena itu, implementasi asas ini harus diimbangi dengan:

• Sosialisasi masif setiap aturan baru.
• Pendidikan hukum masyarakat sejak dini.
• Akses informasi hukum yang terbuka dan mudah dipahami.

Kesimpulan
Makna fictie hukum adalah anggapan universal bahwa semua orang tahu hukum sejak diundangkan.

Hakikatnya adalah kepastian dan daya ikat hukum. Urgensinya terletak pada perlindungan sistem hukum dari alasan ketidaktahuan.

Implementasinya nyata dalam KUHP, KUHAP, dan seluruh peraturan perundang-undangan.

Namun, agar asas ini tidak menimbulkan ketidakadilan, negara wajib memastikan aksesibilitas dan sosialisasi hukum secara merata.

Referensi:

1. Sudikno Mertokusumo, Hukum: Suatu Pengantar (2020).
2. UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. KUHP (UU No. 1 Tahun 2023) dan KUHAP (UU No. 20 Tahun 2025).